Deskripsi
Makalah disusun sebagai tanggapan atas anggapan bahwa khitan, terutama khitan perempuan, melanggar hak asasi manusia; Islam ditegaskan sebagai agama yang memperhatikan hak manusia, kebersihan, dan kesehatan. Khitan didefinisikan sebagai memotong kulit yang menutupi kepala zakar pada laki-laki dan kulit di bagian atas farji pada perempuan. Dalil pokoknya adalah hadis Abu Hurairah tentang lima perkara fitrah: khitan, istihdad, mencabut bulu ketiak, menggunting kuku, dan memotong kumis. Makna fitrah dijelaskan menurut Abu Syamah sebagai penciptaan awal manusia di atas tauhid. Perkara fitrah tidak terbatas pada lima, sebab hadis 'Aisyah menyebut sepuluh, dan hukumnya tidak seragam: sebagian wajib dan sebagian sunnah, sebagaimana penjelasan An-Nawawi bahwa perkara wajib boleh digandengkan dengan yang tidak wajib.
Tentang hukum khitan ada tiga pendapat: wajib bagi laki-laki dan perempuan, sunnah bagi keduanya, atau wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Bagi laki-laki yang tampak kuat adalah wajib, berdalil dengan perintah mengikuti millah Ibrahim yang berkhitan pada usia delapan puluh tahun, hadis “buanglah rambut kekufuran dan berkhitanlah”, kedudukan khitan sebagai syiar pembeda kaum muslimin, dan kaidah bahwa memotong anggota tubuh tidak dibolehkan kecuali untuk sesuatu yang wajib; ini mazhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, dipilih Ibnul Qayyim dengan lima belas sisi pendalilan, dan dikuatkan Syaikh Al-Albani. Bagi perempuan khitan disyariatkan, berdalil dengan hadis Ummu 'Athiyyah agar tidak berlebihan dalam memotong, hadis “apabila bertemu dua khitan”, dan atsar para sahabat; hadis “khitan sunnah bagi laki-laki dan pemuliaan bagi wanita” dinilai tidak kuat, dan dinukil pendapat Ibnu 'Utsaimin serta Ibnu Qudamah bahwa khitan wajib bagi laki-laki dan merupakan pemuliaan bagi perempuan.
Orang yang meninggalkan khitan tanpa uzur padahal wajib atasnya dinilai fasik menurut Al-Haitami. Bagian yang dikhitan pada laki-laki adalah kulup yang menutupi ujung zakar, dan pada perempuan hanya ujung kulit di bagian paling atas, tidak dihabiskan; pelaksanaannya dianjurkan oleh tenaga yang ahli. Tentang waktunya, jumhur menyatakan tidak ada waktu khusus; menurut Al-Mawardi waktu wajibnya ketika baligh dan waktu sunnahnya sebelum itu, sedangkan kalangan Syafi'iyyah menganjurkan hari ketujuh berdasarkan dua hadis yang saling menguatkan. Wali tidak boleh menundanya hingga anak melewati masa baligh, dan lebih utama dilakukan ketika kecil. Walimah khitan dinilai tidak disyariatkan karena tidak ada nash yang menetapkannya, dikuatkan riwayat 'Utsman bin Abil 'Ash yang menolak menghadiri jamuan khitan.