Pada bulan Jumadil Ula tahun 1342 Hijriah (Desember 1923 Masehi), dimulailah pembelajaran di bagian spesialisasi peradilan syariat bagi para ulama pilihan dari lulusan Madrasah Qadha (Sekolah Kehakiman) dan Al-Azhar yang makmur.

Termasuk keberuntungan saya, ditugaskan kepada saya untuk mempelajari salah satu mata pelajaran yang ditetapkan untuk dipelajari di bagian ini, yaitu As-Siyasah asy-Syar'iyyah (politik/kebijakan syariat).

Kami memulai pembelajaran ilmu yang baru muncul ini, yang sepengetahuan kami belum pernah dipelajari sebelumnya, dan yang ada di tangan kami hanyalah kurikulum pelajarannya yang menghimpun beberapa kajian dalam berbagai urusan, yang di antaranya tidak tampak adanya kesatuan yang menyeluruh maupun keterkaitan yang menyusunnya sebagaimana susunan permasalahan dalam satu disiplin ilmu.

Karena itu, pada awal pembelajaran kami, kami memberi perhatian pada sebuah pandangan umum untuk menyingkap kesatuan yang menghimpun kajian-kajian ini serta keterkaitan yang menyusunnya di bawah satu judul, agar kami dapat mengenali batasan yang mendefinisikan ilmu As-Siyasah asy-Syar'iyyah, membedakan objek kajiannya, dan memahami tujuan yang hendak dicapainya.

Telah jelas bagi kami bahwa istilah "As-Siyasah asy-Syar'iyyah" memiliki makna yang berbeda-beda dalam ungkapan para ulama Muslim. Para fuqaha memaksudkannya sebagai kelonggaran bagi para pemegang kekuasaan untuk melakukan apa yang dituntut oleh kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama, sekalipun tidak ada dalil khusus yang mendasarinya.

Penulis kitab Al-Bahr berkata dalam bab hukuman had zina:

"Yang tampak dari perkataan mereka di sini adalah bahwa siyasah ialah tindakan yang dilakukan oleh penguasa demi kemaslahatan yang ia pandang baik, sekalipun tidak ada dalil parsial khusus mengenai tindakan tersebut."

Maka As-Siyasah asy-Syar'iyyah menurut pengertian ini adalah pengamalan maslahah mursalah, karena maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil dari pembuat syariat yang menetapkan pengakuan maupun penolakannya.

Adapun selain fuqaha, memaksudkannya dengan makna yang lebih umum, yang segera terlintas dari lafalnya dan berkaitan dengan penggunaannya secara bahasa, yaitu pengaturan kemaslahatan hamba sesuai dengan syariat.

Al-Maqrizi berkata dalam kitab Al-Khithath-nya:

"Dikatakan 'sasa al-amra siyasatan' bermakna mengurusnya, dan pelakunya disebut sa'is, jamaknya sasah dan suwas. 'Sawwasahu al-qaum' berarti kaum itu menjadikannya sebagai pengurus mereka… Inilah asal makna siyasah secara bahasa. Kemudian ia didefinisikan sebagai aturan yang ditetapkan untuk menjaga tata krama, kemaslahatan, dan keteraturan keadaan. Siyasah ada dua macam: siyasah yang adil, yang mengeluarkan hak dari tangan orang zalim yang durhaka; ini termasuk hukum-hukum syariat, diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Orang-orang telah menyusun berbagai kitab tentang As-Siyasah asy-Syar'iyyah. Adapun jenis yang lain adalah siyasah yang zalim, dan syariat mengharamkannya."

Oleh karena kedua makna ini tidak saling bertentangan, dan di antara keduanya terdapat keterkaitan yang erat—dari sisi bahwa pengaturan kemaslahatan secara sempurna tidak akan terwujud kecuali jika para pemegang kekuasaan memiliki keleluasaan dalam mengamalkan maslahah mursalah—demikian pula kajian-kajian yang ditetapkan merupakan cabang dari kedua makna tersebut, maka tidak ada halangan untuk memaksudkan As-Siyasah asy-Syar'iyyah dengan makna yang mencakup kedua pengertian tersebut dan menghimpun seluruh kajian yang ditetapkan. Berdasarkan hal ini, ilmu As-Siyasah asy-Syar'iyyah adalah ilmu yang mengkaji bagaimana urusan-urusan negara Islam diatur melalui undang-undang dan sistem yang selaras dengan pokok-pokok Islam, sekalipun tidak ada dalil khusus untuk setiap pengaturannya.

Objek kajiannya: Sistem dan undang-undang yang dituntut oleh urusan-urusan negara, dari segi kesesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan perwujudannya terhadap kemaslahatan serta kebutuhan manusia.

Tujuannya: Mencapai pengaturan urusan-urusan negara Islam dengan sistem yang bersumber dari agamanya, serta menjelaskan kecukupan Islam dalam siyasah yang adil dan kesanggupannya memperhatikan kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan negeri.

Berdasarkan tujuan ini, kami memulai pengkajian terhadap kajian-kajian tersebut setelah membagi urusan-urusan negara menjadi beberapa bagian: urusan konstitusional, luar negeri, keuangan, dan lain-lain, serta menghimpun pembahasan setiap urusan dari urusan-urusan ini. Kami juga memperhatikan dalam pembahasan sebagian besar urusan tersebut perbandingan dan pembandingan antara apa yang disyariatkan Islam dan sistem-sistem modern yang ditetapkan untuk mengaturnya. Kami telah menyelesaikan kajian terhadap tiga dari urusan-urusan tersebut, yaitu urusan konstitusional, luar negeri, dan keuangan. Inilah yang kami persembahkan kepada para peneliti; kami tidak mengklaim telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam pengkajiannya atau mendekatinya, tetapi—segala puji bagi Allah atas taufik-Nya—kami telah merintis jalan dan melangkahkan langkah-langkah pertama.

Saya memohon kepada Allah agar menyiapkan bagi ilmu ini orang yang menghargainya, sehingga kelak ada kesempatan untuk mengkajinya kembali di salah satu lembaga pendidikan tinggi, dan kajian-kajiannya mendapatkan porsi keluasan dan penelitian mendalam, serta menjadi jelas bagi umat Islam bahwa agama mereka yang lurus tidak pernah kekurangan dalam mewujudkan kemaslahatan maupun sempit dalam memenuhi kebutuhan, dan bahwa agama ini sanggup menegakkan siyasah yang adil, yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat.